Pers yang bebas

Pers Yang Bebas dan Bertanggung Jawab Sesuai Kode Etik Jurnalistik dalam Masyarakat Demokrasi di Indonesia

Kelompok 2 :

Imra Atil Mardia                                      Okta Hida Kadar

Kristinus                                                   Piko Rahmadoki I

Lira Novita Sari                                       Resi Mustika

Melisya Indah P                                      Reynaldo Adha

Nelmi Yanti                                              Rezi Arianto

Nike Rusady

XII IA 2

TA 2010/2011

A. Pers yang bebas dan bertanggung jawab

Tingkat kebebasan dari kebebasan pers pada setiap Negara berdasarkan Universal Declaration Of Human Rights dikategorikan atas 3 hal, yaitu :

  1. Lingkungan hukum berkaitan dengan peraturan yang dapat mempengaruhi pemberitaan media massa seperti kecendrungan pemerintah yang menggunakan hokum dan lembaga-lembaga hokum untuk membatasi media.
  2. Lingkungan politik adalah tingkat krontol politik pada pemberitaan media massa. Termasuk dalam kategori ini mis, indepedensi editorial media milik swasta dan milik pemerintah, akses terhadap informasi beserta sumbernya, lembaga sensor dan atau sensor sendiri, kebebasan reporter  memberitakan sesuatu secara bebas tanpa gangguan.
  3. Lingkungan ekonomi termasuk struktur pemilikan media, transparansi, konsentrasi kepemilikan, biaya untuk mengembangkan media seperti biaya produksi, distribusi, pemotongan pajak iklan atau subsidi dari pemerintah atau swata, dampak korupsi dan penyuapan, dan tingkat situasi ekonomi dari satu Negara yang mempengaruhi pengembangan media.

Bebas dimaksudkan apakah seperti apa yang dikehendaki kaidah jurnalistik atau seperti yang dikehendaki pemerintah yang tidak ada standar yang jelas. Pers harus bertanggung jawab kepada siapa, apakah kepada masyarakat yang memerlukan informasi secara terbuka atau kepada pemerintah dengan pendekatan keamanan.

B. Bentuk-bentuk tanggung jawab pers

Menurut UU no. 40 th 1999 pasal 5, yaitu :

  1. Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
  2. Pers wajib melayani hak jawab
  3. Pers wajib melayani hak tolak.

Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kalangan Pers antara lain :

  1. Mengamankan hak hak pribadi untuk menghindari tirani dan membina kehidupan yang demokratis sehingga golongan minoritas tidak ditindas oleh golongan mayoritas.
  2. Menghimpun bahan bahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, sehingga dapat memberikan partisipasinya dalam melancarkan program pembangunan.
  3. Mampu menampung dan menyalurkan kritik dan saran bagaimanapun pedasnya, sekalipun yang dituju per situ sendiri, demi berlangsungnya perbaikan dan penyempurnaan.
  4. Memelihara kesejahteraan masyarakat dan memberikan hiburan seperti dengan menyajikan cerita pendek, fiksi, teka teki silanh, komik dan sebagainya
  5. Memupuk kekuatannya sendiri sehingga bebas dari pengaruh luar seperti pemberani modal dari pihak pihak tertentu yang bisa mempengaruhi kebebasan dari idealisnya.
  6. Memberikan penerangan dengan melalui iklan dengan sebaik baiknya kepada masyarakat tentang barang dan jasa yang berguna dan tepat guna dari produk yang ada.
  7. Menghindari penyajian berita yang bersifat sensitive

C. Landasan hokum pers Indonesia

  1. Pancasila sebagai wawasan kebangsaan

Pertama, keTuhanan Yang Maha Esa

Pers Indonesia tidak dibenarkan menyebarluaskan pendapat, pikiran atau gagasan baik secara tertulis maupun secara lisan (1) bertentangan dengan etika dan moral agama yang dipelk oleh warga Negara Indonesia atau warga Negara lain, (2) melecehkan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME yang diyakini oleh warga Indonesia denag warga Negara lain, (3) menghujat Tuhan menurut agama dan kepercayaan yang dipeluk atau diyakini oleh warga Negara Indonesia atau Negara lain.

Kedua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

(1) Merendahkan kehormatan dan martabat kemanusiaan, (2) merendahkan kehormatan dan martabat pribadi seseorang, (3) menghina dan merendahkan ras, (4) merendahkan dan menghina keturunan, status social seseorang, (5) menghina dan merendahkan pekerjaan maupun profesi seseorang.

Ketiga, Persatuan Indonesia

(1) Menyebabkan atau mendorong terjadinya perpecahan nasional, yang meliputi perpecahan bangsa dan perpecahan wilayah Negara, (2) menyebabkan dan mendorong terjadinya konflik antar ras, antar bangsa dan antar suku bangsa yang mengganggu persatuan Indonesia, (3) menyebabkan atau mendorong pemisahan diri satu wilayah atau lebih, (4) memihak atau mendukung pihak yang berlawanan dan bertentangan secara konstitusinal dengan pemerintah Negara Indonesia yang sah, (5) memihak atau mendukung Negara lain yang mendorong perlawanan terhadap pemerintah Negara republic Indonesia yang sah.

Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

(1) Bersikap, berperi laku dan bertindak otoriter, (2) berpihak dan mendukung sikap, perilaku dan tindakan otoriter pihak tertentu, (3) membentuk opini ppublik untuk memvonis atau memojok pihak tertentu, tanpa mengungkapkan kebenaran secara akurat, rasional dan adil.

Kelima, dengan mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

(1) Bertentangan dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) memberikan dan mengusahakan kesejahteraan bagi satu kelompok atau golongan masyarakat saja, tanpa mempertimbangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

  1. UUD 1945
    1. Pasal 28

Kemerdekaan bersifat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan UU.

  1. Pasal 28 F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mempetoleh, memiliki, menyimpan, mengolah danmenyampaikan informasi dengan menggunkan segala jenis saluran yang tersedia.

  1. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azazi Manusia

Lebih rincinya lagi terdapat pada piagam hak azazi manusia, bab VI pasal 20 dan 21 yang berbunyi sebagai berikut : (20) setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengenbangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, (21) setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

  1. UU No. 39 thn 2000 pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang hak azazi manusia

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

  1. UU No. 40 thn 1999 dalam pasal 2 dan pasal 4 ayat 1 tentang pers

Pasal 2 berbunyi, kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip prinsip demokrasi, keadilan dan supermasi hokum.

Pasal 4 ayat 1 berbunyi, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara

D.  Asas Pers di Indonesia

  1. Idealisme. Dalam pasal 6 UU pers no 40 th 1999 dinyatakan, pers nasional melaksanakan peranan sebagai: a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, b. menegakkan nilai nilai dasar demokrasi dan hak hak azasi manusia serta menghormati kebinekaan, c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar, d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, e. memperjuangkan keadilan dan kebenara, maknanya pers harus memiliki dan mengemban idealisme. Idealism adalah cita cita, obsesi sesustu yang terus dikejar untuk dijangkau dengan segala daya dan cara yang dibenarkan menurut etika dan norma profesi yang berlaku serta diakui oleh masyarakat dan Negara.
  2. Komersialisme. Pers harus mempunyai kekuatan dan keseimbangan. Kekuatan untuk mencapai cita cita itu, dan keseimbangan dalam mempertahnkan nilai nilai profesi yang diyakininya. Agar mendapat kekuatan, maka pers harus berorientasi kepada kepentingan komersial. Seperti ditegaskan pasal 3 ayat (2) UU no 40 th 1999, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, penerbitan pers harus dijalankan dengan merujuk pada pendekatan kaidah ekonomi, efisiensi dan efektivitas.
  3. Profesionalisme. Profesionalisme adalah isme atau paham yang menilai tinggi keahlian professional khususnya, atau kemampuan pribadi pada umumnya, sebagai alat utama untuk mencapai keberhasilan. Seseorang bisa disebut professional apabila dia memenuhi lima cirri berikut : a. memiliki keahlian tertentu yang diperoleh melalui penempaan pengalaman, pelatihan atau pendidikan khusus di bidangnya, b. mendapat gaji, honorarium atau imbalan materi yang layak sesuai dengan keahlian, tingakt pendidikan, atau pengalaman yang diperolehnya, c. seluruh sikap, perilaku dan aktivitas pekerjaannya dipagari denagn dan dipengaruhi oleh keterikatan dirinya secara moral dan etika terhadap kode etik profesi
  1. Fungsi pers di Indonesia
    1. Menyiarkan informasi.

Merupakan fungsi pers yang utama. Khalayak pembaca berlangganan atau membeli surat kabar karena memerlukan informasi mengenai berbagai peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dikatakan orang, dan sebagainya.

  1. Mendidik.

Sebagai sarana pendidikan massa, surat kabar dan majalah memuat tulisan tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya. Fungsi mendidik ini bisa secara implicit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana, maupun berita.

  1. Menghibur.

Hal hal yang bersifat hiburan sering dimuat oleh surat kabar dan majalah untuk mengimbangi berita berita berat dan artikel yang berbobot. Isi surat kabar dan majalah yang bersifat hiburan bisa berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka teki silang dan kadang kadang tajuk rencana.

  1. Mempengaruhi

Menyebabkan pers memegang peranan dalam kehidupan masyarakat. Sudah tentu surat kabar yang ditakuti ini ialah surat kabar yang independent, yang bebas menyatakan pendapat, bebas melakukan social control. Fungsi mempengaruhi dari surat kabar, secara implicit terdapat pada tajuk rencana, opini, dan berita.

  1. Kode etik jurnalistik

Sejarah pembentukan KEJ :

  • Sejarah kali pertama dirumuskan di kongres PWI th 1947 di Malang,
  • Pemerintahan sudah berkomitmen memberikan kebebasan terhadap pers.
  • MR Sumanang berkomitmen supaya insane pers tidak mudah “meminta” kepada pihak lain (termasuk Negara), kemandirian menjadi hal wajib.

Isi pokok kode etik wartawan Indonesia:

  1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
  2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
  3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini.
  4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.
  5. Wartwan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.
  6. Wartwan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.
About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s